A. Menjadi Orang Nomor 1 di Kabupaten Nias

Tidak Bercita-cita Menjadi Bupati

Meskipun sedang menjalani 2 periode jabatan Bupati Nias, semasa kecil Binahati tidak bercita-cita menjadi Bupati. Memang pernah terkagum-kagum pada sosok bupati Nias sewaktu duduk di Kelas 1 Sekolah Dasar. Waktu itu Bupati Nias, Letkol AD Hasanudi Waruwu, sedang berkunjung ke Kecamatan Lahewa, tempat Binahati dilahirkan. Binahati kecil dan teman-temanya disuruh berbaris menyambut kedatangan Bupati. "Sebagai anak-anak tentu sangat kagum melihat bupati mengenakan baju dinas warna putih dengan berbagai tanda pangkat. Kelihatan gagah dan kren. Tapi hanya sebatas itu, tidak lebih! Kesan saya bupati Nias hebat dan gagah", kenang suami Lenny Trisnadi ini.

Kisah di atas adalah penegasan Binahati bahwa jabatan yang diembannya sekarang ini bukan karena kehendaknya, melainkan kehendak Tuhan yang telah menggariskan jalan hidupnya untuk memimpin Kabupaten Nias selama 2 periode. "Jalan hidup saya memang telah digariskan oleh Tuhan", ungkap Binahati.

Selama menjalani apa yang telah digariskan oleh Tuhan tersebut, banyak suka duka yang telah dilaluinya. "Menjadi bupati, ada enak ada tidak enaknya, sama seperti profesi yang lain juga. Karena itu, sebagai pimpinan daerah, saya bersyukur apa yang telah dipercayakan Tuhan kepada saya. Artinya, tidak boleh kecewa betapapun banyak rintangan atau tantangan yang dihadapi", tegas Binahati.

Awalnya, Tidak Diperhitungkan

Waktu mencalon diri sebagai Bupati Nias, berpasangan dengan Agus H Mendröfa sebagai Wakil, Binahati sama sekali tidak menduga kalau mereka bisa terpilih sebagai orang nomor 1 dan nomor 2 di Pulau Nias. Berdasarkan perkiraan waktu itu, dari 9 pasangan calon, mereka berada di peringkat ke-5. Calon-calon lain, anggota DPRD, pengamat, dan masyarakat Nias pun tidak begitu memperhitungkan pasangan ini.

Calon-calon di luar pasangan inilah yang menurut masyarakat dan pengamat waktu itu lebih berpeluang memimpin Nias ke depan. Namun, hasilnya di luar perkiraan, pasangan Binahati dan Agus yang kemudian terpilih memimpin Nias. "Jalan hidup itu memang sudah digariskan demikian," ungkap Binahati. Oleh sebab itu, ia sangat bersyukur kepada Tuhan yang telah memberi kesempatan memimpin Nias untuk 2 periode. "Saya berupaya memanfaatkan sebaik-baiknya sisa waktu yang telah dipercayakan ini untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat Nias yang selama ini termarjinalkan", harap Binahati.

Kebanggaan Keluarga

Dalam menjalankan pengabdiannya di Nias, Binahati mendapat dukungan penuh dari istri dan anak-anaknya. Meskipun istri dan anak-anaknya kelahiran Jakarta dan telah hidup mapan di kota metropolitan, namun mereka "merelakan" Binahati kembali untuk mengabdi di pulau yang tergolong kabupaten termiskin di Propinsi Sumatera Utara ini.

Menurut pengakuan Lenny Trisnadi, istri Binahati, ia sama sekali tidak pernah membayangkan bahwa suatu ketika suami tercinta akan menjabat sebagai Bupati Nias. Bahkan untuk bekerja atau berkarya di daerah Nias pun tidak terbayangkan sebelumnya.

Setelah mendampingi suaminya sebagai orang Nomor 1 di Nias, Ina Melvin (nama panggilan Lenny Trisnadi) merasakan kebahagian tersendiri bisa terjun langsung membantu masyarakat Nias, khususnya dalam proses pemberdayaan perempuan-perempuan Nias. Menurut pengamatannya, kaum perempuan di Nias tidak begitu "dihargai" dibandingkan dengan kaum laki-laki. Misalnya dalam hal pendidikan, anak laki-laki masih lebih diutamakan dibandingkan dengan anak perempuan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi ibu 2 anak ini.

"Saya tidak menyangka ibu bisa betah di Nias. Kalau orang daerah betah tinggal di kota, itu bukan suatu hal yang aneh tetapi orang kota betah tinggal di daerah, patut dipertanyakan", begitu salah satu komentar Binahati tentang istrinya yang ikut mengabdi di Nias.

Bukan hanya istrinya, anaknya nomor dua, Marissa Stephanie Baeha yang bekerja di salah satu NGO, juga pernah ditempatkan di Nias untuk membangun perumahan di Kecamatan Afulu. Berjalan kaki sejauh 15 km pun harus dilakoninya selama membantu proses pembangunan perumahan di sana.


B. Kendala Utama yang Dihadapi Nias

Setelah menjabat sebagai orang nomor satu di Kabupaten Nias, kini Binahati mengetahui persis mengapa Nias sulit mensejajarkan diri dengan daerah-daerah lain di Indonesia, bahkan di Sumatera Utara pun Nias terpuruk di urutan terbawah.

Dari berbagai faktor penyebab, ada 2 faktor dominan yang bisa dirangkum dari hasil perbincangan dengan Binahati.

1. Daya Tawar-Menawar Nias yang Lemah

Penyebab utama ketertinggalan Daerah Nias selama ini, menurut pengamatan Binahati, adalah bargaining power Nias yang sangat lemah. Letak geografis Nias yang "terpencil" atau "terisolir" juga menjadi faktor penguatnya. "Kondisi inilah yang membuat Nias sejak dulu kurang menjadi pusat perhatian pemerintah pusat (Indonesia) maupun dunia internasional", analisis Binahati.

Selama kurun 62 tahun merdeka, daerah Nias bukan diabaikan akan tetapi kurang mendapat perhatian dari pemerintah pusat karena Nias tidak memiliki bargaining power. "Oleh sebab itu ke depan generasi muda Nias harus memiliki bargaining power dengan cara bekerja keras dalam berbagai bidang", obsesi Binahati.

2. Bentuk Pemerintahan yang Tersentralisasi

Pada zaman Orde Baru, Bentuk Pemerintahan di Indonesia sangat tersentralisir. Dalam pemerintahan seperti ini, posisi pemerintah pusat sangat kuat karena memiliki hak mendistribusikan dana ke daerah-daerah. Sekalipun sudah ada perencanaan dari bawah atau "bottom-up" akan tetapi keinginan pemerintah pusat jualah yang selalu menentukan atau "top-down". Setelah otonomi daerah diberlakukan tahun 2001, perubahan terjadi secara bertahap. Kini, ada beberapa kewenangan yang telah dilaksanakan penuh oleh pemerintah daerah.

Namun ironisnya, setelah diberikan keleluasan (kewenangan penuh) kepada daerah, Nias masih juga "terlelap" dalam keterbelakangannya. Hal ini dibenarkan sendiri oleh Binahati. "Ada 2 faktor penyebabnya, yaitu: keterbatasan Sumber Daya Manusia dan keterbatasan Dana. Itulah yang membuat pembangunan Nias tidak bisa cepat berkembang", jelas pria yang berpembawaan tenang ini.


C. Berbagai Program dan Terobosan yang Telah Dilakukan

Setelah mengetahui dan memahami kendala-kendala di atas, Binahati dengan jajarannya berusaha mengatasi hambatan-hambatan tersebut dengan berbagai upaya. Tujuannya hanya satu yaitu Nias harus keluar dari ketertinggalannya .

Tiga Prioritas Pembangunan

Berdasarkan studi yang dilakukan Pemerintah Daerah selama 2 tahun (dari tahun 2001 sampai 2002), Pemerintah Binahati menetapkan 3 bidang prioritas pembangunan, yaitu: 1) Infrastruktur, 2) Pendidikan, dan 3) Kesehatan Masyarakat. Ketiganya hal ini saling terkait satu dengan yang lain.

Kalau ketiga faktor ini bisa terlaksana, Binahati yakin ekonomi masyarakat Nias bisa "bangkit". Artinya, kalau infrastruktur sudah memadai, sarana pendidikan sudah baik, dan pelayanan kesehatan masyarakat juga sudah merata di setiap desa, maka dengan sendirinya ekonomi masyarakat bisa terangkat. Itu kesimpulan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias.

"Beberapa pakar dan pengamat Nias di Jakarta ada yang kurang setuju dengan prioritas ini karena mereka berpendapat bahwa pembangunan ekonomilah yang sesungguhnya lebih didahulukan", ujar Binahati. Mengenai pendapat tersebut, pria yang tengah menyelesaikan pendidikan S2-nya ini mengibaratkan hal ini seperti memperdebatkan mana yang lebih duluan "ayam atau telor". Namun menurut keyakinan Binahati, pembangunan Nias harus dimulai dari pembangunan infrastruktur.

"Tidak mungkin bisa membangun ekonomi masyarakat Nias kalau infrastrukturnya belum terbenahi. Untuk mewujudkannya harus ada pembagian tugas. Tugas pemerintah pusat membangun jalan nasional; tugas pemerintah provinsi membangun jalan provinsi; dan tugas pemerintah kabupaten membangun jalan kabupaten. Dengan ini maka terjadi kelancaran akses mayarakat dari desa ke kecamatan, dari kecamatan ke kota, dan sebaliknya. Itulah yang kami inginkan!", papar Binahati.

Pemekaran Nias suatu Keharusan

Sebelum terbentuk Kabupaten Nias Selatan pada pertengahan tahun 2003, Kabupaten Nias terdiri dari 22 Kecamatan. Setelah Kabupaten Nias Selatan resmi terbentuk, 8 Kecamatan berada di bawah Kabupaten Nias Selatan dan 14 Kecamatan di bawah Kabupaten Nias (Induk).

Pada akhir Tahun 2003 dan Tahun 2004, Kabupaten Nias memekarkan desa-desa dan disusul dengan pemekaran kecamatan-kecamatan yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan. Saat ini Kabupaten Nias telah mencapai 34 Kecamatan.

Setelah pemekaran Kabupaten Nias menjadi Kabupaten Nias dan Nias Selatan kemudian dilanjutkan dengan usaha pemekaran Nias menjadi Kabupaten Nias Utara, Nias Barat, dan Kota Madya Gunung Sitoli. Tujuannya mempercepat proses pembangunan di Pulau Nias. Selain itu, pemekaran juga akan memperbesar ruang berkiprah bagi generasi penerus. Begitu penjelasan Binahati tentang pemekaran Nias.

Peningkatan Sarana Transportasi Udara dan Laut

Sebelum menjabat sebagai Bupati Nias, frekwensi penerbangan ke Nias sangatlah minim, bahkan sempat mati suri pada saat krisis moneter. Tetapi itu adalah cerita masa lalu, kini jadwal penerbangan dari dan ke Nias rutin setiap hari, bahkan saat ini secara reguler ada 5 (lima) kali penerbangan setiap hari, yaitu 2 (dua) kali sehari Riau Airline dengan pesawat Fokker 50 dan 3 (tiga) kali sehari Merpati Airlines dengan pesawat CN-230 dengan jurusan Medan - Gunungsitoli pulang pergi.

Memang bertambahnya frekwensi perbangan ini didorong oleh kegiatan staf-staf BRR dan NGO pasca gempa yang mondar-mandir ke Nias, namun hal ini tidak terlepas juga dari peranan pemerintah daerah mengurangi keterisolasian Nias dari dunia luar.

Hal selanjutnya yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah adalah memperpanjang landasan Binaka, dari 1.340 meter menjadi 2.400 meter. Perpanjangan landasan ini tentu sangat ditunggu-tunggu oleh berbagai pihak, khususnya pelaku bisnis pariwisata, karena dengan panjang landasan 2.400 meter akan memungkinkan pesawat berbadan lebar mendarat di Lapangan Terbang Binaka. "Harapan kita kelak wisatawan mancanegara bisa langsung ke Pulau Nias", ungkap Binahati.

Di samping transportasi udara, pemerintah daerah juga telah menganggarkan dana sebesar 26 miliar untuk pembelian kapal laut yang melayani rute Nias-Sibolga. Bila rencana-rencana ini terealisasi maka pembangunan perekenomian di Nias bisa menggeliat.

Peningkatan kemampuan SDM

Sejak Tahun 2002, Pemerintah Daerah Kabupaten Nias telah mengirim anak-anak Nias sekolah ke luar daerah. Hasilnya, ada sekitar 75 orang yang sedang menyelesaikan program S2, termasuk 15 dokter spesialis dan 9 orang magister kedokteran yang diharapkan dua atau tiga tahun mendatang akan segera kembali untuk mengabdi di Pulau Nias. Selanjutnya Dalam APBD telah dianggarkan dana pendidikan khusus untuk program S3 dan peningkatan kemampuan para Dosen IKIP dan STIE.

Selain itu, ada salah satu yang membanggakan Binahati saat ini, yaitu hampir semua kecamatan di kabupaten Nias telah memiliki Gedung Sekolah Lanjutan Atas. Kalau dulu lulusan SLTP di beberapa kecamatan harus melanjutkan SLTA di kecamatan lain, sekarang tidak lagi. Mereka bisa memilih melanjutkan sekolah di kecamatannya sendiri.

Selain hal diatas, masih banyak lagi kemajuan yang menurut Binahati telah dilakukan selama menjabat di Nias. Peningkatan ekonomi masyarakat dan pemerataan menjadi salah satu fokus pemerintah sekarang. PAD (Pendapatan Asli Daerah) Nias juga meningkat dratis. Tahun 2007, PAD telah mencapai 18 miliar rupiah dan pada Tahun 2008 ini diperkirakan bisa mencapai sebesar 20 miliar rupiah. Kenaikan PAD ini sangat besar bila dibandingkan dengan PAD Nias Tahun 2000 yang hanya mencapai 1.6 miliar rupiah.

Mengatasi Keterisoliran

Keterisoliran Pulau Nias bukan lagi hal yang aneh. Di samping keterisolirannya dengan pemerintahan pusat, antara desa-desa dalam satu kecamatan pun saling terisolir, dalam kata lain sarana tranportasi antar desa tidak mendukung. Binahati sangat menyadari hal ini sehingga dalam masa pemerintahannya, usaha membuka daerah-daerah yang masih terisolir menjadi prioritas tersendiri.

Menurut Binahati, sudah banyak kecamatan di Nias yang kini telah dilewati oleh kendaraan roda empat sehingga tinggal 2 kecamatan lagi yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Salah satunya adalah Kecamatan Ma'u yang sampai sekarang belum bisa dilewati oleh kendaraan roda dua. Ini akan menjadi prioritas pembangunan selanjutnya sehingga, ke depan, tidak ada satu pun kecamatan di Nias yang tidak bisa dilalui oleh kendaraan bermotor.

Mendorong Swasembada Pangan

Salah satu program pemerintah daerah Nias adalah mengarahkan pembangunan masyarakat berdasarkan potensi yang dimiliki oleh setiap desa atau setiap kecamatan. Berdasarkan potensi tersebut, pemerintah akan mengarahkan, menyediakan sarana, dan mendorong masyarakat untuk mampu berdiri sendiri sehingga ketergantungan pangan dari daerah luar bisa diminimalkan.

Misalnya, di kecamatan-kecamatan yang berpotensi menghasilkan beras sedang dibangun proyek irigasi untuk mendukung petani dalam mengelola sawahnya. Setahun yang lalu pemerintah kabupaten Nias di bawah pimpinan Binahati telah mencanangkan Nias swasembada beras pada tahun 2011 mendatang. Ini adalah salah satu ukuran keberhasilan pemerintahannya bila Nias berhasil dalam swasembada pangan.



D. Sorotan Publik

Beberapa hal yang menjadi sorotan publik selama dia menjabat Bupati tidak luput dari perbincangan NiasIsland.Com dengan pria yang sedang menyelesaikan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Pemerintahan ini. Salah satu kelebihan Binahati dan patut dihargai adalah sikap yang tidak alergi atau tidak menghindar dari pertanyaan-pertanyaan kritis dan sensitif. Semua dijawabnya dengan lugas, terbuka, dan tidak ragu-ragu.

Saya Memberikan Kesempatan yang Sama Kepada Semua Pihak

"Selama menjabat sebagai Bupati Nias, saya tidak pernah mengangkat seseorang pada jabatan tertentu berdasarkan hubungan kekeluargaan. Semua orang saya berikan kesempatan yang sama", demikian penjelasan Binahati dalam menanggapi berbagai tudingan yang kerap dialamatkan kepadanya.

"Memang ada tudingan-tudingan bahwa saya mengutamakan keluarga atau saudara saya dalam pemerintahan. Saya pikir hal itu tidak benar! Pertanyaan saya, apakah setelah saya menjabat maka semua saudara saya dilarang menduduki jabatan tertentu? Seharusnya tidak demikian (pertanyaan dijawabnya sendiri). Sepanjang memenuhi persyarat kepegawaian, mereka tidak perlu dilarang. Jangan justru karena saya bupati mereka harus dibuat menderita. Itu bukan memecahkan persoalan, malah bisa menimbulkan persoalan baru", Binahati memberikan argumentasi.

Yang tidak dibenarkan menurut Binahati adalah bila ada saudaranya yang diberikan suatu jabatan namun tidak memenuhi persyaratan dan kemampuan pada jabatan tersebut. "Hal seperti ini memang tidak dibenarkan, tetapi kalau mereka memenuhi syarat baik kemampuan maupun syarat kepegawaian, kenapa tidak? Orang lain juga saya perlakukan sama seperti itu", tegas Binahati.

Binahati kemudian memberikan contoh kasus: "bila ada adik atau saudara saya yang memiliki Golongan 2 diangkat menjadai camat, jelas itu tidak dibenarkan karena tidak memenuhi persyaratan (syarat menjadi camat harus Golongan 3, minimal 3c atau 3d). Tapi kalau golongannya memenuhi persyaratan dan memiliki kemampuan untuk jabatan itu, kenapa harus disalahkan? Kalau orang lain yang diangkat kenapa boleh dan tidak dipermasalahkan? Apakah saya harus membuat mereka (saudara-saudara saya) menderita selama (saya) menjabat? Itu kan tidak fair namanya".

Walaupun begitu, kepada keluarga sendiri Binahati bersikap tegas untuk menolak bila ada permintaan yang tidak mengikuti prosedur dan aturan yang berlaku. "Memang ada juga di antara keluarga saya, yang mungkin karena ketidaktahuan mereka, berpikir bahwa karena saya bupati maka saya bisa menyelesaikan segala persoalan mereka, tanpa melalui prosedur. Padahal setiap persoalan ada aturan dan prosesnya. Hal seperti ini tentu tidak saya layani", Binahati memberikan contoh ketegasan dalam menghadapi sanak saudara.

Ogah Bergabung dengan Propinsi Tapanuli

Mengapa Binahati tidak "membawa" Kabupaten Nias bergabung dengan calon Propinsi Tapanuli seperti "saudaranya" di Kabupaten Nias Selatan? Secara gamblang dijelaskan berikut ini.

Pertama-tama yang perlu diketahui, menurut Binahati, tidak ada dalam undang-undang yang bisa memaksa suatu daerah untuk bergabung dengan daerah lain. Dulu, Nias memang termasuk dalam Keresidenan Tapanuli. Tetapi bukan berarti seluruh eks-keresidenan harus bargabung dengan calon propinsi tersebut. Kenyataannya bukan hanya Nias saja yang menolak, tetapi juga Dairi, Tapanuli Selatan, dan banyak kabupaten lain dengan alasannya masing-masing.

Kedua, letak Pulau Nias terpisah dengan daratan Sumatera, budayanya juga berbeda.

Ketiga, kita tidak mau menjadi beban, karena tujuan pemekaran adalah mengejar ketertinggalan. Ibaratnya, saudara-saudara kita di Tapanuli sudah berada di tangga pesawat, kita masih megap-megap di landasan. Kalau kita bergabung, kita akan menjadi beban bagi mereka.

Kegiatan Prostitusi Sulit Dibendung

Binahati tidak membantah bahwa, seiring dengan semakin banyaknya pendatang yang masuk pasca gempa, kegiatan prostitusi di Nias semakin merebak, khususnya di Kota Gunung Sitoli. "Saya harus akui bahwa pada masa BRR di Nias, peningkatan kegiatan prostitusi semakin nyata. Walaupun hampir setiap minggu saya perintahkan aparat, bekerja sama dengan kepolisian, melakukan razia, namun kegiatan tersebut tetap marak", ungkap Binahati.

Pemberantasan prostitusi mengalami banyak kendala disebabkan berbagai faktor, antara lain, adanya pembackingan oleh oknum pegawai negeri atau aparat kemanan sendiri. Namun, menurut Binahati, pemerintah tidak akan gentar memberantasnya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.

Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya, aktifitas prostitusi di Nias terus berkembang. "Kegiatan pelacuran sejak dulu hingga sekarang sulit diberantas. Hari ini kita pulangkan mereka, bahkan diberikan ongkos pulang sampai ke Sibolga (karena sebagian pekerja seks komersial berasal dari luar Pulau Nias), besok mereka balik lagi", Binahati memberi alasan.

Pemerintah Kabupaten Nias sedang berusaha membuat rancangan PERDA untuk menghambat perkembangan prostitusi ini. "Memang sampai sekarang belum ada acuan untuk melarang orang datang ke Nias. Kita sukar mendeteksi tujuan setiap orang yang datang ke Nias. Tidak ada juga aturannya untuk menanyakan kepada setiap orang yang datang: mau ngapain kamu ke sini?", tegas Binahati.

Berdasarkan pengalaman dan pengamatan Binahati, baik di Jakarta maupun di kota-kota besar lain, kegiatan prostitusi memang sulit dibendung. Karena itu, maka wajar bila ada beberapa pihak yang mengusulkan untuk melokalisir saja tempat prostitusi ini supaya tidak bercampur dengan kehidupan masyarakat umum. Lokalisasi mungkin salah satu alternatif untuk menjauhkannya dari tengah-tengah masyarakat. Kalau solusi ini yang terbaik, maka lokasinya pun harus dilokalisir di salah pulau terpencil, misalnya minimal 10 km dari daratan. Di lokasi tersebut harus ada penjagaan yang ketat supaya yang datang tidak semua orang, misalnya anak-anak dilarang masuk

"Namun untuk merealisasikan ini tidak gampang, perlu ada persetujuan DPRD, tokoh-tokoh masyarakat, dan tokoh-tokoh agama", ungkap Binahati pula.

Selain itu, perlu ada penyuluhan, semacam pendidikan, kepada generasi muda Nias supaya jangan sampai terjerumus dalam kegiatan prostitusi. Jika sempat terjerat perbuatan ini, disamping sebagai dosa, hal ini akan membuat masa depan mereka sia-sia. "Tokoh-tokoh agama juga telah dilibatkan dalam memberikan ceramah-ceramah keagamaan", ujar Binahati.

Harga Hasil Pertanian dan Perkebunan Rakyat yang Masih Tergolong Murah

Salah satu kendala yang dihadapi para petani di Nias adalah rendahnya harga hasil pertanian dan perkebunan rakyat. Hal ini disebabkan, antara lain, sistem pengolahan hasil pertanian dan perkebunan yang masih tradisional.

Selain itu, petani juga mengalami kesulitan untuk membawa hasil pertaniannya ke kota karena tidak didukung oleh infrastruktur transportasi yang memadai. Karena itu, mereka sangat tergantung kepada tengkulak-tengkulak yang mengambil langsung di tempat dengan harga yang jauh di bawah harga pasar.

Cara lain yang biasanya dilakukan tengkulak untuk menekan harga pembelian hasil perkebunan (misalnya karet) dari masyarakat adalah dengan memberi pinjaman uang kepada petani. Pembayarannya dilakukan dengan penjualan hasil perkebunan dengan harga yang kemudian "secara bebas" ditentukan oleh pemberi pinjaman (tengkulak).

Untuk mengatasi "permainan" tengkulak ini, pemerintah Binahati telah melakukan berbagai upaya, misalnya memfasilitasi masyarakat dalam pembentukan koperasi. Tetapi hal ini kurang berhasil mengingat banyak pengurus koperasi-koperasi tersebut tidak bekerja secara profesional. Malah ada di antara mereka yang tega-teganya melarikan uang anggota yang telah terkumpul. Akhirnya masyarakat menjadi apatis dan tidak percaya lagi dengan yang namanya koperasi.

"Mengingat hal ini, pemerintah daerah dengan bantuan pemerintah pusat mencoba memberikan pinjaman langsung tanpa bunga kepada masyarakat yang membutuhkan modal", Binahati menjelaskan upaya pemerintahnya dalam mengatasi hal di atas.

Penguasaan Tanah Negara yang Tidak Jelas

Penguasaan tanah negara yang tidak jelas oleh kelompok tertentu atau dalam istilah Binahati "Siluman" juga terjadi di Nias. Misalnya pengelolaan Perkebunan Kelapa di Toyolawa, Kecamatan Lahewa, yang sudah puluhan tahun dikuasai oleh CV tertentu dan tidak terdaftar di Departemen Pertanian di Jakarta maupun di salah satu instansi di Sumatera Utara. Hasilnya pun sama sekali tidak diketahui kemana perginya. "Konstribusinya sama sekali tidak ada bagi pembangunan daerah Nias sehingga saya menyebutnya siluman", kata Binahati.

Kasus seperti perkebunan Toyolawa ini masih banyak di Nias. "Oleh sebab itu, pemerintah daerah telah meminta kepada pemerintah pusat agar Hak Guna Usaha kepada CV tersebut dibatalkan dan diserahkan kepada pemerintah daerah", ungkap Binahati.

Pemerintah Harus Siap Meneruskan Pembangunan yang Telah Dilakukan BRR

Sebagaimana telah diberitakan di berbagai media masa lokal maupun nasional, tugas-tugas BRR di Nias akan berakhir pada Bulan April Tahun 2009. Menurut ketentuan Undang-Undang, pada saat tersebut semua aset BRR akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Apakah Pemerintah Kabupaten Nias siap menerima dan seterusnya mengelola aset-ase tersebut? Ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah kabupaten.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Binahati mengatakan bahwa Pemerintah Daerah, mau atau tidak mau, siap atau tidak siap, harus mau dan siap melanjutkan dan memelihara pembangunan yang telah dilakukan oleh BRR. Hal ini pun telah diantisipasi dengan berbagi persiapan, antara lain pada tahun anggaran 2008 ini pemerintah telah menganggarkan dana untuk pemeliharaan gedung-gedung dan jalan-jalan yang telah dibangun oleh BRR sehingga aset-aset yang telah ditinggalkan akan terus bermanfaat bagi masyarakat Nias.

"Jawaban ini moga-moga memberi keyakinan kepada pihak-pihak yang meragukan kesiapan pemerintah daerah dalam meneruskan program BRR di Nias", harap Binahati.

Wajah Kota Gunung Sitoli yang Belum "Cantik"

Binahati membenarkan bahwa Kota Gunung Sitoli sebagai Ibukota Nias masih jauh dari keindahan, kalau tidak boleh disebut "semerawut". Usaha mempercantik kota dengan taman kotanya masih jauh dari harapan, sehingga orang yang datang di Nias tidak bisa dipersalahkan bila memberi kesan bahwa yang menarik di Nias adalah bukan kecantikan atau keindahan kota atau desanya melainkan karena alamnya saja yang masih "perawan".

Hal ini menjadi pemikiran tersendiri bagi Binahati untuk mencoba menata dan merapikan Kabupaten Nias, khususnya Kota Gunung Sitoli sebagai pintu gerbang utama Pulau Nias.


E. Kegalauan Hati Seorang Bupati

"Sebagian orang Nias masih sulit bersatu dan mudah diintervensi oleh pihak luar", demikian otokritik Binahati terhadap Ono Niha, kaumnya sendiri.

Kalau diperhatikan (misalnya) dengan orang Tapanuli, rasa persaudaraan dan persatuan mereka sangat kuat dan sulit diintervensi oleh pihak lain. Binahati sempat menceritakan pengalamannya saat diajak mengikuti suatu pertemuan orang Tapanuli. "Dalam pertemuan itu mereka berdebat sangat sengit, bahkan saling melempar kursi. Tetapi ketika orang lain mulai mengintervensi, mereka akan cepat bersatu," kenang Binahati.

Hal seperti ini belum dimiliki oleh Ono Niha sehingga menjadi salah satu kegalauan hati Binahati selama menjadi orang nomor satu di Kabupaten Nias. Bahkan, berdasarkan pengalamannya, tidak sedikit orang Nias yang tega mencelakakan sesama orang Nias dengan meminjam tangan-tangan pihak lain.

Binahati juga menyinggung rasa persatuan di kalangan mahasiswa Nias yang ada di perantauan. Kebersamaan mahasiwa Nias tidak jarang yang bisa diintervensi dengan gampang oleh pihak luar sehingga tujuan perjuangan mereka menjadi buyar. Masih ada saja sebagian oknum yang tega mengkhianati perjuangan bersama demi kepentingan peribadinya sendiri.

Binahati kemudian memberikan contoh proses pemekaran Nias. Dalam perjuangan Pemekaran tersebut masih ada saja oknum-oknum, khususnya di Medan, yang tidak mendukung pemekaran Nias menjadi 2 kabupaten dan 1 kota. "Mereka lebih memilih bergabung dengan Propinsi Tapanuli dibandingkan dengan berupaya mempersiapkan Nias dan Nias Selatan menjadi satu propinsi", Binahati mengakhiri kegalauan hatinya sekaligus mengakhiri pula perbincangan dengan NiasIsland.Com. (yth & apl)